HUTAHAYAN, GEBY ARTA ULI and Diamantina, Amalia and Ramadhan, Diastama Anggita (2022) ANALISA INDEPENDENSI KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA. _026 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Geby Hutahayan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Geby Hutahayan - abstrak.pdf Download (90kB)
	Text Geby Hutahayan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text Geby Hutahayan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text Geby Hutahayan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text Geby Hutahayan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text Geby Hutahayan - dapus.pdf Download (187kB)

Abstract

Independensi merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh institusi peradilan. Independensi yang tercederai akan menimbulkan akibat-akibat yang mengancam tegaknya hukum. Dalam keberjalanannya, peradilan merupakan cabang kekuasaan terlemah dibandingkan cabang kekuasaan lainnya karena tidak mempunyai kekuatan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan dalam independensi anggaran peradilan dan pelaksanaan yang sedang dihadapi serta menemukan cara-cara untuk mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang mengkaji mengenai independensi keuangan MA.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara MA dengan Presiden dan DPR selaku pihak yang menentukan anggaran dapat dikatakan sebagai bentuk check and balances. Namun, tendensi terjadinya intervensi perlu dilindungi agar peradilan berjalan sebagaimana mestinya dan MA harus dapat pula memberikan sistem accountability dan transparansi keuangan internal yang lebih baik agar kemerdekaan anggaran tidak sia-sia. Dengan melihat kajian perbandingan dengan negara Prancis, Finlandia, Belanda, dan Bolivia menerangkan bahwa penganggaran di lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh pemerintah (eksekutif) selaku cabang kekuasaan pelaksana. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mencapai konsep ideal independensi keuangan dengan memberikan kemerdekaan yang sesuai dengan koridornya dan tidak merusak tugas dan fungsi cabang kekuasaan lainnya.
Kata Kunci : Independensi Keuangan, Mahkamah Agung, Pemisahan
Kekuasaan.

Actions (login required)

View Item