WIBAWANTI, RIDA ANNISA TAZKHIYA and Prananingtyas, Paramita and Sukirno, Sukirno (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 407/K/PDT.SUS.HKI/2019). _031 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - abstrak.pdf Download (73kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (587kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - dapus.pdf Download (145kB)
	Text 031 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)

Abstract

Perlindungan hukum yang kuat atas hak desain industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 untuk memberikan perlindungan terhadap hak desain industri. Pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran hak eksklusif desain industri, salah satunya sebagaimana yang terjadi
dalam perkara antara PT Solihin Jaya Industri dan Chung Se.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang kasus sengketa hak desain industri antara PT. Solihin Jaya Industri dan Chung Se dan latar belakang putusan atas kasus tersebut, serta akibat hukumnya setelah adanya Putusan MA atas sengketa desain industri antara PT. Solihin Jaya Industri dan Chung Se bagi perkembangan perlindungan desain industri di Indonesia.
Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan dianalisa menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa adalah tidak adanya parameter yang jelas dalam menentukan penilaian kebaruan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan tidak dilakukannya pemeriksaan substantif untuk permohonan
pendaftaran yang tidak diajukan keberatan pada saat tahap pengumuman. Majelis Hakim dalam memberi keputusan menolak gugatan PT Solihin Jaya Industri dapat disimpulkan berpedoman dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri dan Penjelasan Umum Desain Industri mengenai kebaruan dalam desain industri. Majelis Hakim dapat disimpulkan menafsirkan kebaruan sebagai sedikit saja perbedaan, maka memenuhi unsur kebaruan. Adanya putusan Mahkamah Agung ini menambah daftar kasus mengenai penilaian kebaruan yang mana kebaruan ditafsirkan sebagai perbedaan sedikit saja, maka dianggap baru.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Kebaruan

Actions (login required)

View Item