Search for collections on Undip Repository

KEBIJAKAN MENTERI ATR/BPN TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH PADA PERSEROAN KOMANDITER (Surat Edaran No.2/SE-HT.02.01/VI/2019)

Hadisti, Faizah Inas and Handoko, Widhi (2020) KEBIJAKAN MENTERI ATR/BPN TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH PADA PERSEROAN KOMANDITER (Surat Edaran No.2/SE-HT.02.01/VI/2019). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN] Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
COVER DAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (378kB)
[thumbnail of SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR] Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
SURAT PERNYATAAN DAN KATA PENGANTAR.pdf

Download (252kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (115kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (85kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (486kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (178kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (339kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (37kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (120kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf

Download (692kB)

Abstract

ABSTRAK

Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Subjek kepemilikan hak atas tanah banyak diperuntkan bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum. Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu badan usaha yang belum memiliki status badan hukum, karena bukan merupakan badan hukum maka CV bukan merupakan subjek hak atas tanah. Pertengahan tahun 2019 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No.2/SE-HT.02.01/VI/2019, yang mana surat edaran tersebut berisi mengenai kebijakan kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) pada CV. Surat edaran tersebut memberikan multitafsir seakan-akan CV itu adalah sebuah Badan Hukum. Alasan Menteri ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan investasi pada CV. Namun, kenyataanya di Kantor Pertanahan sendiri surat edaran tersebut belum dapat diterapkan. Surat Edaran tersebut masih perlu dikaji kembali karena tidak sesuai dengan peraturan diatasnya. Metode pendekatan yang digunakan disini yaitu Social Legal, hukum dikaitkan dengan masalah sosial, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas aturan hukum dalam masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Menteri ATR/BPN; Hak Guna Bangunan (HGB) ; Perseroan Komanditer (CV);

Item Type: Thesis (Masters)
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Magister Kenotariatan
Date Deposited: 10 Nov 2026 06:49
Last Modified: 10 Nov 2026 06:49
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64287

Actions (login required)

View Item View Item