Febramitha, Delzia Budi and Busro, Achmad (2020) PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PIHAK KETIGA YANG BERADA DILUAR PERJANJIAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER-HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (179kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (79kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (61kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (95kB)
	Text (DAFTAR LAMPIRAN) 5. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (30kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text (BAB III) 8. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text (BAB IV) 9. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (42kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (188kB)

Abstract

ABSTRAK
PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PIHAK KETIGA YANG BERADA DILUAR PERJANJIAN

Perjanjian Konsiliasi yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa dualisme kepengurusan di Apartemen Slipi mendapat pertentangan oleh pihak ketiga diluar perjanjian dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas dasar perbuatan melawan hukum yang berakibat perjanjian batal demi hukum dan akta Notaris dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Apakah Pihak Ketiga diluar Perjanjian dapat mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Notaris. Serta Apakah Perjanjian sebagai upaya perdamaian yang dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Kedua PPPSRS Apartemen Slipi sah yang dilakukan para pihak. Penelitian tesis ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Menggunakan data primer dan data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis. Analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Pihak ketiga diluar perjanjian, dapat saja mengajukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum terhadap perjanjian yang dituangkan ke dalam akta Notaris. Dengan salah satu tuntutannya dengan mengajukan pembatalan perjanjian. Hal ini merupakan hak-hak keperdataan yang dijamin penuh oleh negara, namun ia harus bisa membuktikan gugatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Jo Pasal 1865 KUH Perdata. Pihak ketiga tersebut juga wajib membuktikan keempat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terkandung dalam perjanjian serta kepentingannya yang terlanggar dari dibuatnya perjanjian tersebut. Perjanjian Konsiliasi atau perdamaian yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kedua PPPSRS Apartemen Slipi adalah akta yang sah secara hukum karena telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak layak dibatalkan oleh Majelis Hakim. Alasan pertama, mengenai kesepakatan, perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak secara bebas melakukan perjanjian konsiliasi terbukti dari adanya tandatangan para pihak. Alasan kedua, Kecakapan/ kewenangan, bahwa dibuat oleh masing-masing pihak yang cakap dan berwenang karena hingga saat ini belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dalam ammarnya memutus keabsahan kepengurusan yang sah di Apartemen Slipi. Alasan yang ketiga, mengenai hal tertentu yaitu obyeknya untuk mengakhiri sengketa yang terjadi dan Alasan yang keempat, mengenai sebab yang halal, dalam hal ini tidak bertentangan dengan perarturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Rumah Susun, Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga Apartemen Slipi, dan telah memenuhi syarat penyelenggaraan Rapat Umum. yaitu Terpenuhinya Syarat Jumlah Pengurus untuk Mewakili, adanya undangan Rapat Umum, Rapat Umum kedua memenuhi Kuorum.

Kata kunci : Pembatalan Perjanjian, Akta Notaris, Rumah Susun

Actions (login required)

View Item