Uyun, Annisa Qurrotul and Busro, Achmad (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK YANG KEMUDIAN DITERBITKAN HAK PENGELOLAAN (HPL) UNTUK KOTA TEGAL. UNSPECIFIED thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. HALAMAN DEPAN - HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (184kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (232kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).pdf Download (91kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (220kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (237kB)

Abstract

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK YANG
KEMUDIAN DITERBITKAN HAK PENGELOLAAN (HPL) UNTUK
KOTA TEGAL

Pemerintah Kota Tegal mengadakan kesepakatan dengan PT. Sri Tanaya Megatama terkait Pembangunan Pasific Mall diatas tanah eks terminal milik Pemerintah Kota Tegal, sehingga tanah tersebut diajukan Hak Pengelolaannya. Tetapi ternyata ada tiga bidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak milik
atas nama Made Widiana setelah dibangun Mall, hal tersebut menimbullkan gugatan bagi Pemerintah Kota Tegal dan PT. Sri Tanaya Megatama. Permasalahan dalam Tesis ini yaitu Mengapa bisa terjadi diatas hak milik kemudian diterbitkan hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Bagimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik yang kemudian
diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk Kota Tegal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosio legal, yakni penelitian yang bersifat sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.
Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya sengketa di lahan Pasific Mall Kota Tegal, dalam proses penyelesaian sengketa tanah, ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu bentuk sengketa tanah, penyebab sengketa tanah serta penyelesaian sengketa tanah yang membutuhkan waktu yang panjang. Perlindungan hukum bagi
pemegang hak milik yang kemudian diterbitkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk Kota Tegal diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut. Saran : Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai peraturan
perundang-undangan bidang pertanahan, agar supaya masyarakat memahami dan mengetahui betapa pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah yang mereka miliki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pengelolaan, Kota Tegal

Actions (login required)

View Item