Cahyadi, Acep and Aminah (2020) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENENTUAN HARGA TRANSAKSI PERALIHAN HAK DALAM VERIFIKASI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN TASIKMALAYA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) HALAMAN DEPAN-dikonversi.pdf Download (163kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN-dikonversi.pdf Download (289kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-dikonversi.pdf Download (37kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-dikonversi.pdf Download (108kB)
	Text (BAB I) BAB I-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text (BAB II) BAB II-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text (BAB III) BAB III-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text (BAB IV) BAB IV-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (150kB)

Abstract

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENENTUAN HARGA TRANSAKSI
PERALIHAN HAK DALAM VERIFIKASI PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Kebijakan DPKAD Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan nilai pasar dari obyek pajak yang diperalihkan menimbulkan berbagai permasalahan, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dalam hal peralihan hak atas tanah dan bangunan. Kinerja DPKAD beserta unsurunsur yang terkait di dalamnya merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak BPHTB ini. Permasalahan dalam Tesis ini: Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Harga Transaksi Peralihan Hak Dalam Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Tasikmalaya? dan Bagaimana kendala penentuan harga transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam
Verifikasi BPHTB terhadap terhadap kelancaran pelayanan masyarakat? Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data ada dua; studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan Penentuan Harga Transaksi Peralihan Hak Dalam Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tasikmalaya adalah berdasarkan nilai transaksi yang
terjadi atas jual beli hak atas tanah. DPKAD memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi pajak BPHTB. Dari segi kepastian hukum maka verifikasi merupakan bentuk upaya penertiban pajak dari pemerintah atas nilai peralihan hak atas tanah yang ditentukan berdasarkan self assessment system. Dan 2) Kendala
Penentuan Harga Transaksi Peralihan Hak Dalam Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu nilai yang digunakan pada saat pengisian SSPD BPHTB jauh dari pada nilai harga transaksi, dan ini cukup membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pengesahan, yang mengakibatkan tertundanya penandatanganan akta peralihan hak di hadapan PPAT, karena
penandatangan akta peralihan hak setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak BPHTB, solusi penyelsaiannya yaitu perlunya kejujuran dari wajib pajak dalam membayar BPHTB sesuai harga transaksi agar realisasi
pendapatan daerah dari BPHTB dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Saran : Pemerintah Daerah seharusnya memperhatikan beberapa aspek dalam menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tentang pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kata Kunci : Kebijakan, DPKAD, BPHTB

Actions (login required)

View Item