TIMOTHYUS, BINTANG OCTO and Priyono, Ery Agus and Suharto, R. Suharto (2022) KAJIAN KLAUSUL EKSONERASI DAN FORCE MAJEURE DALAM STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI "FIDIC" TERHADAP HUKUM NASIONAL. _016 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - abstrak.pdf Download (75kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text 016 BINTANG OCTO TIMOTHYUS - dapus.pdf Download (173kB)

Abstract

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Jasa Konstruksi untuk tujuan dari pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Namun karena tidak ada klausul yang dibakukan demi menjaga kebebasan berkontrak, justru memberikan ruang untuk para pihak membuat klausula eksonerasi yaitu pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain secara tidak wajar yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan bersifat sangat berat sebelah. Pertanyaannya apakah klausula eksonerasi dapat diterapkan dalam perjanjian? Bagaimana pembatasan mengenai hal tersebut?
Penelitian dilangsungkan secara yuridis normatif. Penulis membandingkan peraturan dengan standar kontrak konstruksi FIDIC. Penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analisis. Data yang ada dengan akan diolah dengan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan peraturan mengenai jasa konstruksi juga tidak menyebutkan klausula-klausula secara terperinci. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan hukum bila para pihak tidak mengaturnya secara lengkap. Bila terjadi hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak, termasuk resiko-resiko yang tidak dipikirkan para pihak dalam membuat kontrak, dapat berdampak pada pada terganggunya jasa konstruksi atau bahkan menyebabkan jasa konstruksi yang tidak terselesaikan dan menimbulkan kerugian para pihak.
Kesimpulan penelitian ini adalah perlu diterapkan suatu standar kontrak konstruksi yang lengkap dan terperinci untuk mengisi kekosongan hukum sehingga menciptakan lingkungan jasa konstruksi yang maju.
Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Standar Kontrak, Keseimbangan, FIDIC

Actions (login required)

View Item