Rachmayanti, Pradesti Elva and Ngadino (2021) PENEGAKAN KODE ETIK IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (IPPAT) TERHADAP PENYALAHGUNAAN UANG TITIPAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (STUDI DI DAERAH KOTA SEMARANG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER - HALAMAN PENGESAHAN_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (582kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) PERNYATAAN - KATA PENGANTAR_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (327kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (93kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (217kB)
	Text (BAB II) BAB II_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text (BAB III) BAB III_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text (BAB IV) BAB IV_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (191kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN_PRADESTI ELVA RACHMAYANTI_11000219410148.pdf Download (665kB)
	Text (TESIS LENGKAP 2021) Pradesti Elva Rachmayanti tesis lengkap 2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam praktiknya terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya mengenai penyalahgunaan uang titipan pembayaran pajak BPHTB. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan kode etik IPPAT mengenai pendaftaran tanah oleh organisasi IPPAT di Kota Semarang. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan kode etik terhadap anggota organisasi IPPAT di Kota Semarang.Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, sedangkan teknis analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan kode etik terhadap anggota organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Daerah Kota Semarang, antara lain : (1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (2) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) wewenangnya hanya sebatas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Sebagai bentuk perlindungan hukum yang prefentif wajib pajak terhutang BPHTB memberikan kuasa kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membayarkan pajak terhutangnya. Hal tersebut dilakukan agar memastikan pajak BPHTB tersebut benar-benar dibayarkan sebelum dilakukan penandatanganan dalam akta peralihan.

Kata Kunci : Kode Etik, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), BPHTB

Actions (login required)

View Item