Pratama, Chandra Akbar Eka and Ngadino (2021) SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH AKIBAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI BANDUNG (Analisis Yuridis Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2018/PN.Bdg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER-HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (588kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (402kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Download (14kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Download (137kB)
	Text (BAB I) BAB I-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text (BAB II) BAB II-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text (BAB III) BAB III-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text (BAB IV) BAB IV-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Download (81kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-CHANDRA AKBAR EKA P-11000219410108-converted.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK

Berawal dari adanya hutang-piutang antar Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat hak milik tanah nomor: 1097 seluas 140m2 (seratus empat puluh meter persegi). Seiring berjalannya waktu, telah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran atau pelunasan. Akan tetapi pihak penggugat belum juga melunasi hutang tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat I melakukan perbuatan hukum yaitu membuat akta persetujuan dengan nomor 37 tertanggal 23 Juni 2015 dengan melibatkan istri penggugat yang digunakan untuk membuat akta perikatan jual beli pada Tergugat II yang merupakan seorang Notaris dan PPAT dengan alasan untuk menjadi pegangan penggugat. Akan tetapi istri penggugat tidak pernah merasa memberikan atau membuat akta tersebut dan seiring berjalan waktu terbitlah akta jual beli atas setifikat hak milik atas tanah tersebut hingga sertifikat hak milik atas tanah tersebut dilakukan balik nama atas nama Tergugat I yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Bandung dan di putus didalam Putusan Nomor: 112/Pdt.G/2018/PN.Bdg. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari tahu sanksi apa yang diberikan kepada PPAT dan pertanggung jawaban PPAT atas akta yang dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode pedekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa benar telah terjadi akta jual beli yang tidak sah yang diakibatkan oleh dokumen-dokumen dan akta-akta pendukung lain yang dibuat secara wajar dan tidak sah sebelumnya. Oleh karenanya akta jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Bandung, sehinnga PPAT yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi oleh Majelis Pengawas dan Pembinaan PPAT Daerah dan PPAT tersebut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Kata Kunci : PPAT, Pendaftaran Tanah, Akta, Sanksi dan Tanggung Jawab.

Actions (login required)

View Item