Pradono, Calvin and Cahyarini, Luluk Lusiati (2021) AKIBAT HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP KESALAHAN PENGISIAN DATA DALAM PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK YANG DIDASARI SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA DOKUMEN ELEKTRONIK. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER PENGESAHAN.pdf Download (327kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN DAN PENGANTAR.pdf Download (249kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (365kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat di era digital ini memberikan kemudahan dan efisiensi terhadap segala aktivitas kehidupan manusia salah satunya adalah internet, dengan banyaknya penggunaan internet pada masa sekarang Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pun mulai mengurangi penggunaan penggunaan dokumen fisik dan mulai mengalihkan pelayanannya yang pada awalnya secara konvensional menjadi terintegrasi oleh perangkat elektronik tanpa harus bertatap muka kepada petugas yang berwenang. Hal ini masih menimbulkan polemik dan kendala bagi kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan socio legal dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data primer melalui wawancara kepada praktisi, aparatur kantor pertanahan dan akademisi selaku dewan penasihan IPPAT terkait Peraturan menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020. Dengan memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan yang terintegrasi Elektronik ini dianggap bertentangan dan merugikan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penulis akan melakukan kajian terhadap pelayanan HT elektronik ini dimulai dari prosedur penyampaian APHT sampai pendaftaran, perbaikan data setelah terbitnya HT-el dan tanggungjawab yang membebani PPAT terkait data dokumen yang disampaikan oleh notaris. Pelayanan HT-el ini juga menimbulkan kendala dan akibat hukum lain yang melimpahkan PPAT untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul atas kesalahan pengisian data baik akibat hukumnya maupun konsekuensi kerugian materiil yang dialami.

Kata Kunci: hak tanggungan elektronik, pertanggungjawaban ppat, surat pernyataan, akibat hukum.

Actions (login required)

View Item