Puspoyudo, Arif Indiarto and Handoko, Widhi (2021) DISHARMONISASI PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG NON EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 159/PDT/2020/PT.Smg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – KATA PENGANTAR) HALAMAN DEPAN.pdf Download (230kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (90kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (89kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (837kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (210kB)

Abstract

ABSTRAK

Pada dasarnya, Hak Tanggungan memiliki prinsip yang mendasar yaitu memberi kemudahan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengambil pelunasannya sendiri manakala debitor wanprestasi. Namun parate executie masih sering menemui permasalahan dalam pelaksanaannya. Kontradiksi tersebut timbul karena perbedaan amanat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara pandang hakim yang bersifat independen dalam memutus suatu perkara. Analisis mengenai hubungan antara peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan tanpa melalui Lelang Eksekusi dilakukan dengan studi kasus Putusan Nomor 159/Pdt/2020/PT.Smg dapat dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang diperkuat dengan wawancara hakim. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kontradiksi dari pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan melalui Lelang Non Eksekusi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 159/Pdt/2020/PT.Smg terjadi akibat dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan yang hanya didasarkan pada UUHT tanpa dibarengi dengan analisis dan pengetahuan hakim terhadap Penjelasan dalam Undang-Undang terkait serta peraturan pelaksanaan yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut mengenai hubungan antara peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan tanpa melalui Lelang Eksekusi sudah seharusnya menggunakan Reglemen HIR dan Rbg khususnya Pasal 224 HIR yang menyatakan bahwa setiap eksekusi grosse hypotheek harus melalui dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri karena Undang-Undang Hak Tanggungan lahir tanpa dibekali dengan peraturan pelaksanaan, oleh sebab itu sebaiknya dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan pelaksanaan yang masih berlaku.

Kata Kunci : Lelang Eksekusi, Hak Tanggungan, Putusan Pengadilan.

Actions (login required)

View Item