Search for collections on Undip Repository

KEDUDUKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. _006 Acara 2022

LESTARI, AYU and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2022) KEDUDUKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. _006 Acara 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of 006 Ayu Lestari - cover.pdf] Text
006 Ayu Lestari - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - abstrak.pdf] Text
006 Ayu Lestari - abstrak.pdf

Download (48kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - bab 1.pdf] Text
006 Ayu Lestari - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (144kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - bab 2.pdf] Text
006 Ayu Lestari - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (153kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - bab 3.pdf] Text
006 Ayu Lestari - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (229kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - bab 4.pdf] Text
006 Ayu Lestari - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (55kB)
[thumbnail of 006 Ayu Lestari - dapus.pdf] Text
006 Ayu Lestari - dapus.pdf

Download (53kB)

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan memaksa atau dengan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perkara tindak pidana perkosaan harus diadili dengan seadil-adilnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat bukti Visum et Repertum di Indonesia dan kedudukan alat bukti Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Jenis pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan terdahulu yaitu Herzien Inlandsch Reglement (HIR) diatur dalam Pasal 306 ayat (1) sebagai alat bukti keterangan ahli, kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengaturannya diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu sebagai alat bukti surat yang sah. Visum et Repertum memiliki nilai kedudukan yang penting dengan diimbangi alat bukti lain karena dapat menunjukkan ada atau tidaknya perbuatan terdakwa.
Kata Kunci : Kedudukan Alat Bukti; Visum et Repertum; Pembuktian; Tindak Pidana Perkosaan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kedudukan Alat Bukti; Visum et Repertum; Pembuktian; Tindak Pidana Perkosaan
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 07 Jun 2022 04:32
Last Modified: 04 Nov 2025 01:25
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6358

Actions (login required)

View Item View Item