Sukma, Zhilla Permata Radela and Aminah (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA YANG TANAHNYA MENJADI OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM-BINTAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Halaman Judul - Pengesahan.pdf Download (297kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2.Pernyataan - kata pengantar.pdf Download (562kB)
	Text (ABSTRAK) 3.Abstrak.pdf Download (26kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4.Daftar Isi.pdf Download (81kB)
	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text (BAB II) 6.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text (BAB III) 7.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text (BAB IV) 8.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9.Daftar Pustaka.pdf Download (33kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam- Bintan masih terdapat beberapa warga yang merasa keberatan terhadap besaran ganti kerugian yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai tidak layak dan adil serta dalam musyawarah yang dilakukan oleh warga dengan panitia pengadaan tanah tidak dilakukan dialog atau proses tawar menawar terkait besaran nilai ganti kerugian.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses ganti rugi terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan serta perlindungan hukum terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yakni studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa proses ganti rugi terhadap warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Prosesnya telah memenuhi prinsip keadilan sosial, para panitia pengadaan tanah telah memberikan ganti kerugian sesuai dengan pemeriksaan data fisik dan data yuridis terhadap tanah milik pemegang hak, tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum preventif dengan melakukan musyawarah sesuai dengan prosedur untuk menentukan besarnya ganti rugi hingga sepakat dengan adanya dialog antara panitia pengadaan tanah dengan warga yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah. Sedangkan perlindungan hukum represif yang diberikan yaitu menyelesaikan sengketa keberatan terhadap besaran ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah terpenuhi. Pemerintah harus menekankan perlindungan hukum preventif dibandingkan represif terkait penggantian kerugian dalam pengadaan tanah. Pemerintah wajib memastikan kembali bahwa proses pemberian ganti rugi telah berjalan sesuai prosedur, sehingga pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi.

Actions (login required)

View Item