Dewanty, Tabitha Aurellia and Priyono, Ery Agus (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS WANPRESTASI JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/Pdt.G/2022/PN.TRG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover-Pengesahan.pdf Download (661kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (31kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (64kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (62kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (39kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text (BAB III) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Daftar Pstaka.pdf Download (133kB)

Abstract

ABSTRAK

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai aset ekonomi maupun sebagai jaminan kesejahteraan sosial. Transaksi jual beli tanah merupakan kegiatan hukum yang biasa dilakukan oleh masyarakat, namun seringkali jual beli tersebut menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan jual beli tanah di bawah tangan (tanpa akta notaris) serta upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pembeli tanah dalam proses balik nama sertifikat tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya akta PPAT akan menyulitkan proses pembuktian serta balik nama sertifikat karena penjual telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak kooperatif. Putusan tersebut mengatakan, bahwa hakim memberikan perlindungan hukum kepada pembeli sebagai pihak yang beritikad baik dengan melalui penggantian kerugian oleh pihak penjual. Perlindungan hukum terhadap pembeli dapat diberikan secara represif melalui putusan pengadilan, namun tetap diperlukan upaya preventif melalui kepatuhan pada prosedur formal jual beli tanah untuk menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum, jual beli tanah, wanprestasi

Actions (login required)

View Item