Octavia, Jane Maria and Silviana, Ana (2025) TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OBJEK HAK TANGGUNGAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi : Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Finansia) di Kota Semarang. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover-Pengesahan.pdf Download (510kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (106kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (107kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (164kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (129kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text (BAB III) 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (72kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Daftar Pustaka.pdf Download (149kB)

Abstract

ABSTRAK

Problematika hukum terkait jual beli yang dibebani Hak Tanggungan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Finansia yaitu dalam perjalanan perjanjian kredit debitor mengalami kredit macet yang berakibat akan dilakukan eksekusi jaminan. Pada saat akan dilaksanakan eksekusi langsung oleh BPRS Bina Finansia, diketahui ternyata objek tersebut sudah dijual kepada pembeli yaitu pihak ketiga. Hal ini menimbulkan permasalahan, dikarenakan ketidaktahuan BPRS Bina Finansia akan jaminan yang dijual oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dengan PPJB yang dibuat oleh Notaris.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli objek Hak Tanggungan yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Non-Doktrinal Empiris atau Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian berupa penelitian perskriptif yang didukung dengan wawancara Narasumber yaitu Notaris di Kota Semarang dan data yang diperoleh melalui studi pustaka.
Hasil penelitian ini, Notaris dalam membuat PPJB melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, sehingga perbuatan Notaris dapat mengakibatkan Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu berupa tanggung jawab Administratif, Kode Etik, serta menimbulkan akibat hukum yang membuat PPJB tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan dari pihak ketiga yang dirugikan yaitu dianggap lemah karena PPJB hanya perjanjian awal atau pendahuluan. Posisi kreditur dalam pembuatan PPJB objek hak tanggungan tanpa persetujuan kreditur telah dilindungi dalam hak-hak yang melekat dalam individu maupun mekanisme hukum untuk menegakkan hak-hak individu tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, Notaris bertanggung jawab terhadap PPJB atas objek Hak Tanggungan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur yang menimbulkan sengketa hukum sehingga menyebabkan PPJB tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci : Notaris, PPJB, Hak Tanggungan, Tanggung Jawab, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item