Panjaitan, Immanuella Febriauma Meltonomi and Silviana, Ana (2025) KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pdt/2017 di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover - Pengesahan.pdf Download (102kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (60kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (52kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (53kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (27kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text (BAB III) 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.Daftar Pustaka.pdf Download (77kB)

Abstract

ABSTRAK

Penguasaan dan kepemilikan tanah tanpa dilengkapi sertipikat masih banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya dengan bukti penguasaan tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), SKGR merupakan keterangan atas penguasaan atau kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh camat yang hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah yang berupa alas hak. Di Kabupaten Karimun terjadi sebuah sengketa batas tanah antara pemilik SKGR dan sertipikat, berawal dari mediasi yang tidak menemukan solusi, maka dilanjutkan dengan jalur litigasi, dikarenakan SKGR tersebut sudah lebih dahulu diterbitkan oleh camat dan pada kasus ini dimenangkan oleh sertipikat, sehingga perlu untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pemegang sertipikat dimenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab pemegang SKGR dalam kasus sengketa tanah pada Putusan MA Nomor 1257 K/Pdt/2017 tidak mendapatkan perlindungan hukum, serta mengkaji keselarasan nilai keadilan terhadap penyelesaian sengketa melalui hasil pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 1257 K/Pdt/2017. Metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian evaluatif analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh dari pendekatan undang-undang dan studi kasus, serta data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian tentang penyebab tidak adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang SKGR dalam kasus tersebut dikarenakan SKGR merupakan alas hak yang kapasitasnya hanya sebatas petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah, SKGR tidak memiliki kedudukan yang imbang dengan sertipikat, sehingga hakim lebih mengedepankan pembuktian yang secara legal reasoning sudah memiliki payung hukum. Keselarasan nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut tentunya sudah terpenuhi secara normatif untuk pemegang sertipikat, dikarenakan sertipikat merupakan produk dari pendaftaran tanah yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sedangkan untuk pemegang SKGR yang sudah lebih dahulu menempati dan mengurus tanah tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sosial tanah maka dirasa putusan yang dikemukakan Mahkamah Agung seharusnya dapat memberikan keadilan untuk sebuah kemanfaatan.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, SKGR, Alas Hak

Actions (login required)

View Item