Gunawan, Jessica Francis and Yunanto (2023) PENYELUNDUPAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover.pdf Download (139kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Pernyataan dan Kata Pengantar.pdf Download (19kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (76kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (193kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Download (351kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Download (299kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (156kB)
	Text (LAMPIRAN 1) 10. Lampiran SK Wawancara.pdf Download (93kB)
	Text (LAMPIRAN 2) 11. putusan_63_pid.b_2020_pn_smn_20220321.pdf Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN 3) 12. putusan_10_pdt.g_2019_pn_dps_20221122232112.pdf Download (361kB)

Abstract

ABSTRAK
PENYELUNDUPAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG

Penyelundupan hukum adalah tindakan yang menghindari akibat hukum tertentu atau untuk menyebabkan suatu akibat hukum tertentu. Penyelundupan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus memperhatikan tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawabnya. Adanya UUJN dan Kode Etik Notaris adalah untuk menjaga pelaksanaan profesi Notaris berjalan dengan baik. Namun seringkali oknum Notaris melakukan penyelundupan hukum, seperti membuat utang piutang menjadi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk penyelundupan hukum dalam praktik utang piutang serta bagaimana keabsahan dan tanggung jawab Notaris terhadap akta PPJB yang dibuat sebagai penyelundupan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelundupan hukum pembuatan PPJB yang dilakukan oleh Notaris serta untuk mengetahui keabsahan akta dan tanggung jawab hukum Notaris atas akta PPJB yang dibuat sebagai penyelundupan hukum dalam utang piutang.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber dan jenis data yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta teknik analisis data kualitatif. Utang piutang berbeda dengan PPJB, utang piutang merupakan pinjam meminjam sedangkan PPJB adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli di kemudian hari. Utang piutang dan PPJB memiliki dasar hukum, konsep, prosedur, dan akibat hukum yang berbeda. Sehingga utang piutang tidak bisa dibuat kedalam bentuk PPJB dan apabila tetap dilakukan maka hal ini termasuk kedalam suatu bentuk penyelundupan hukum yang tidak sah dan merugikan debitur sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Notaris sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Bentuk penyelundupan hukum dalam utang piutang adalah dibuatnya utang piutang menjadi PPJB. PPJB berbeda dengan utang piutang sehingga jika utang piutang dibuat jadi PPJB maka PPJB tersebut tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum serta merugikan debitur sehingga Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UU dan Kode Etik.

Kata Kunci : Penyelundupan Hukum, PPJB, Utang Piutang

Actions (login required)

View Item