SIREGAR, ARDI JOEL and Turisno, Bambang Eko and Suradi, Suradi (2016) KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PADA SENGKETA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan No 58/Pdt.Sus-Bpsk/2015/PN.Pbr). _046 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - abstrak.pdf Download (82kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text 046 ARDI JOEL SIREGAR - dapus.pdf Download (154kB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan banyak resiko yang mungkin dialami, misalnya terjadi pencurian pada sebuah toko. Hal tersebut mengakibatkan seseorang mengalami kerugian secara materiil. Resiko tersebut dapat diatasi dengan cara penyediaan pengamanan finansial. Asuransi kerugian merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Melihat kerugian yang bisa terjadi, maka banyak pelaku usaha memanfaatkannya
dengan memberikan jasa asuransi kerugian. Meski demikian tidak semua pelaku usaha asuransi kerugian menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah klaim asuransi kerugian yang tidak dibayarkan oleh pelaku usaha tersebut. Perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan hak hak konsumen dalam pengajuan klaim asuransi serta kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi klaim asuransi. Untuk pengawasan dan tindak lanjut akan pelanggaran yang terjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat turut serta di dalamnya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterprestasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan. Metode
pengumpulan data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara untuk memperoleh informasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Metode analisis data, Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
Temuan yang dapat diperoleh bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan (termasuk asuransi) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan yakni untuk penyelesaian suatu sengketa asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga tersebut. Penyelesaian
sengketa asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat difasilitasi melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia). Sedangkan, penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK Kota Pekanbaru
karena pihak asuransi tidak membayar klaim asuransi, konsumen dimenangkan. Setelah ada putusan litigasi, tindakan OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan jasa asuransi, dapat berupa penetapan tingkat risiko asuransi tersebut serta sanksi administratif lainnya. Dalam penyelesaian sengketa asuransi telah memiliki peraturan khusus (POJK), namun ada beberapa kelemahan yang masih menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu perlunya sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan perlindungan konsumen. Masyarakat dihimbau untuk berperan
aktif dalam mencari penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kata kunci : asuransi, sengketa, perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Actions (login required)

View Item