Hutabarat, Feby Amalia and Prananingtyas, Paramita (2023) KEDUDUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERMOHONAN PKPU DAN UPAYA GANTI RUGI PEMEGANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM KEPAILITAN DEBITOR (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. ABIMANYULAND CAHYA ASIA SEMARANG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) a. Cover - Halaman Pengesahan.pdf Download (91kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) b. Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (96kB)
	Text (ABSTRAK) c. Abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.pdf Download (103kB)
	Text (DAFTAR ISI) d. Daftar Isi.pdf Download (68kB)
	Text (BAB I) e. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text (BAB II) f. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text (BAB III) g. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text (BAB IV) h. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) i. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (128kB)
	Text (LAMPIRAN) j. LAMPIRAN.pdf Download (99kB)

Abstract

ABSTRAK

Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) disamping dilihat dari keabsahan dan mengikatnya perjanjian tersebut juga harus dilihat mengenai urgensi PPJB tersebut. Esensi PPJB dalam sistem pre project selling dalam pemasaran rumah susun/apartemen dapat disimpulkan sebagai tanda keseriusan dan sebagai pengikat antara perusahaan pengembang/developer dan pembeli. PPJB dalam hal tertentu pada realitanya memiliki esensi atau kedudukan lain yang ditemukan dalam sudut pandang sengketa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan PPJB dalam permohonan PKPU serta upaya ganti rugi pemegang PPJB dalam kepailitan debitor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dan didukung dengan data primer serta menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, teori dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dari hasil wawancara terhadap kurator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta PPJB dalam kasus a quo PT. Abimanyuland Cahya Asia berfungsi sebagai alat bukti (dokumen otentik) di persidangan permohonan PKPU berdasarkan fakta dan keadaan yang didalilkan oleh pihak termohon PKPU, yang mana sesuai akta PPJB belum ada pembatalan atau perubahan sehingga masih berlaku bagi pemohon PKPU yang berimplikasi pada batasan yuridis tentang utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, sehingga akta PPJB tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang disesuaikan dengan KUH Perdata. PPJB yang dimiliki oleh calon pembeli (kreditor) bermakna sebagai upaya ganti rugi kepada kurator dengan mengajukan diri sebagai kreditor konkuren menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika terpenuhi bukti sah pembayaran. Saran bagi yang berperkara dalam hukum kepailitan, maka sistem hukum keperdataan meniscayakan hukum pembuktian yang bersifat pasti, sehingga konsekuensinya PPJB perlu dicermati dengan seksama mengenai klausul yang terdapat dalam akta PPJB tersebut sudah sesuai aturan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Kepailitan, PKPU, Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Actions (login required)

View Item