Natasya, Yunitya Hilda and Aminah (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN UTANG SETELAH EKSEKUSI JAMINAN GADAI: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/PDT.G/2020/PN TGL. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover - Halaman Pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (227kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (221kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (182kB)
	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text (BAB II) 6. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text (BAB III) 7. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (220kB)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas kekurangan pembayaran utang setelah pelaksanaan eksekusi jaminan gadai dengan menggunakan perspektif teori perlindungan hukum, serta menilai putusan pengadilan berdasarkan teori keadilan guna mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan bagi kreditur. Permasalahan tersebut dikaji melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl, yang menunjukkan bahwa hasil eksekusi jaminan gadai tidak mampu melunasi seluruh kewajiban debitur sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran utang. Dalam putusan tersebut, debitur dinyatakan wanprestasi dan tetap dibebani kewajiban untuk melunasi sisa utang, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kecukupan perlindungan hukum bagi kreditur dalam memperoleh pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan preventif bagi kreditur telah diatur dalam perjanjian utang piutang serta ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pegadaian, namun belum mampu menjamin terpenuhinya hak kreditur ketika terjadi kekurangan pembayaran utang setelah eksekusi jaminan gadai, sehingga diperlukan perlindungan hukum represif melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Tegal. Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl telah mencerminkan keadilan prosedural karena sesuai dengan ketentuan hukum acara, tetapi dari aspek keadilan substantif belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi kreditur karena masih terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak atas sisa kekurangan pembayaran utang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Gadai, Kekurangan Pembayaran Utang

Actions (login required)

View Item