Suci, Vebricia Rahmah and Yunanto (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM SENGKETA PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengatar.pdf Download (2MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (139kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (133kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Download (420kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (130kB)

Abstract

ABSTRAK

Tanah warisan yang belum dilakukan pembagian pada hakikatnya merupakan harta bersama milik seluruh ahli waris, sehingga pengelolaan maupun tindakan hukum atas tanah tersebut harus memperoleh persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peralihan hak atas tanah warisan yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa serta kerugian bagi ahli waris yang haknya tidak diakui atau diabaikan. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Smg yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat tanpa mencantumkan seluruh ahli waris kandung yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan peralihan hak atas tanah warisan yang didasarkan pada Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data penelitian terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang sah bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas le mort saisit le vif, serta asas nemo plus iuris. Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan perbuatan hukum tersebut mengandung cacat hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan diwujudkan melalui upaya represif berupa pembatalan akta, pembatalan sertifikat yang terbit akibat peralihan hak tersebut, serta pemulihan status hak atas tanah kepada para ahli waris yang sah. Dengan demikian, putusan pengadilan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dirugikan akibat peralihan hak atas tanah warisan yang dilakukan secara sepihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Peralihan Hak, Tanah Warisan, Sengketa Waris.

Actions (login required)

View Item