Angelina, Shierly Patricia and Mahfud, Muh. Afif (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH SUSUN YANG DILAKUKAN MELALUI VIDEO CONFERENCE. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) Cover - Lembar Pengesahan.pdf Download (467kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (822kB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (684kB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (751kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (15MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (832kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK

Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun melalui video conference berkembang sebagai bentuk adaptasi praktik kenotariatan pada masa pandemi COVID-19. Namun, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara eksplisit kehadiran para pihak melalui media elektronik, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan, kedudukan hukum PPJB, dan pelindungan hukum terhadap pembeli. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kedudukan hukum PPJB Rumah Susun yang dibuat melalui video conference serta pelindungan hukum terhadap pembeli. Penelitian menggunakan metode hukum non-doktrinal empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan notaris, pengembang, dan pembeli pada praktik PPJB Alton Apartemen Semarang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB melalui video conference pada prinsipnya tetap sah sebagai perjanjian sepanjang memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, keabsahan perjanjian harus dibedakan dari keautentikan akta karena persyaratan formil mengenai penghadapan, pembacaan, dan penandatanganan tetap mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan video conference tidak otomatis membatalkan PPJB maupun memberikan kedudukan sebagai akta autentik. Pada praktik Alton Apartemen Semarang, mekanisme tersebut dilakukan pada masa pandemi sebagai adaptasi terhadap keadaan luar biasa dan pembatasan mobilitas. Pelindungan hukum terhadap pembeli diberikan secara preventif melalui verifikasi identitas, pemberian informasi, pembacaan dan penjelasan PPJB, serta kesempatan mempelajari isi perjanjian, sedangkan pelindungan represif tersedia melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pelindungan hukum belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai kehadiran dan autentikasi elektronik dalam pembuatan akta notaris. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi kenotariatan digital untuk menjamin keautentikan akta dan pelindungan hukum pembeli.

Kata Kunci: PPJB Rumah Susun; Video Conference, Perlindungan Hukum Pembeli; Keabsahan Akta, Notaris.

Actions (login required)

View Item