Adiyatma, Septhian Eka and Silviana, Ana (2026) KEDUDUKAN HUKUM HAK MILIK NOMOR 2299 DAN HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 1263 DI KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover - Halaman Pengesahan.pdf Download (481kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Surat Pernyataan - Kata Pengantar.pdf Download (157kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (229kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (202kB)
	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text (BAB II) 6. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text (BAB III) 7. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (235kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Download (896kB)

Abstract

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang, yang melibatkan Hak Milik (HM) Nomor 2299 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1263 menunjukkan adanya persinggungan antara hukum agraria, penataan ruang, dan administrasi pertanahan. Permasalahan ini muncul akibat penerbitan hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengakibatkan tertutupnya akses menuju bidang tanah HGB Nomor 1263. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencerminkan belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan pertanahan dan penataan ruang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum HM Nomor 2299 dan HGB Nomor 1263 serta tanggung jawab Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam penyelesaian perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan evaluatif dan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sertipikat memiliki kekuatan pembuktian yang setara. Namun, penerbitan HM Nomor 2299 pada area yang termasuk dalam rencana pelebaran jalan mengindikasikan adanya cacat administratif. Sementara itu, pemegang HGB Nomor 1263 tetap memiliki hak prioritas untuk memperoleh perpanjangan atau pembaruan hak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan menunjukkan itikad baik. Upaya penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar penerbitan keputusan pembatalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan keselarasan antara administrasi pertanahan dan penataan ruang, serta perlindungan terhadap pemegang hak yang beritikad baik. Dalam hal terjadi dugaan cacat administratif pada penerbitan sertipikat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berperan penting sebagai landasan yuridis bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, PTSL, Sengketa Pertanahan, Fungsi Sosial Tanah.

Actions (login required)

View Item