Wirawan, Rukma and Basoeky, Unggul (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 497/Pdt.G/2023/PN.Bks). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER DAN PENGESAHAN.pdf Download (213kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN KATA PENGANTAR.pdf Download (362kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-1.pdf Download (13kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (522kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	Text (BAB II) BAB II-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (634kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (800kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (249kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya ialah memberikan pelayanan jasa kepada masyrakat dalam ranah hukum perdata berupa pembuatan Akta Autentik yang salah satu produknya
merupakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban dalam membuat Akta Autentik sebagaimana diatur Pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang - Undang Jabatan Notaris. Apabila seluruh ketentuan
pembuatan Akta tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada UUJN maka seharusnya tidak akan menimbulkan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum serta menimbulkan kerugian bagi orang lain atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana terjadi suatu perbuatan melawan hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam perbuatan melawan hukum terhadap
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terjadi pada daerah Kota Bekasi, dan dikomparasikan dengan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, dengan spesifikasi deskriptif
analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan dan juga studi kepustakaan yang
menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif yang ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan tesis. Hasil dari penelitian diperoleh yaitu perbuatan melawan hukum terhadap Akta Notaris khususnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya terjadi karena perilaku manusianya yakni adanya unsur penipuan dari pihak yang digugat di Pengadilan, namun ada juga yang terjadi karena adanya pengingkaran terhadap isi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang di buat dihadapan Notaris. Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban hukum apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk pertanggung jawaban itu meliputi pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban perdata, dan pertanggung jawaban administrasi serta pertanggung jawaban etik yang mekanismenya diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis seharusnya Notaris sebagai pembuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengedapankan tanggung jawab profesinya sesuai dengan ketentuan kewajiban Notaris yang tercantum pada UUJN dan bertanggung jawab secara penuh apabila akta yang dibuatnya terdapat permasalahan hukum.

Kata kunci: Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Actions (login required)

View Item