Aldaba, Rilisa and Badriyah, Siti Malikatun (2026) KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM EKSEKUSI ATAS OBJEK JAMINAN AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 383/PDT.G/2022/PN TNG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover-Halaman Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Pernyataan-kata pengantar.pdf Download (160kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (123kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (106kB)
	Text (BAB I) 4. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text (BAB II) 5. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text (BAB III) 6. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text (BAB IV) 7. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. Daftar Pustaka.pdf Download (171kB)

Abstract

ABSTRAK

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, kekuatan eksekutorial tersebut mengalami pergeseran paradigma yang signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi hak parate eksekusi kreditur, sehingga diperlukan kajian mengenai pengaturan dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta mengkaji penerapannya dalam Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Tng. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak lagi bersifat absolut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Kesimpulan penelitian ini adalah status kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia harus dimaknai secara kontekstual dengan memperhatikan asas keadilan dan kesepakatan para pihak. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kekuatan Eksekutorial, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item