Karjono, Michelle Hutama Harto and Turisno, Bambang Eko (2026) PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG SEBAGIAN MASIH MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halam cover - Halaman pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman pernyataan - Kata pengantar.pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (125kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (117kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG SEBAGIAN MASIH MENJADI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Pembagian harta waris yang sebagian masih menjadi objek jaminan Hak Tanggungan menimbulkan persoalan yuridis karena hak waris para ahli waris beririsan dengan hak preferen kreditur pemegang Hak Tanggungan. Kondisi ini sering muncul dalam praktik penyelesaian warisan ketika pewaris meninggalkan utang yang dijamin dengan objek tanah atau bangunan, sehingga menuntut adanya mekanisme pembagian waris yang memberikan kepastian mengenai kedudukan para pihak sekaligus memastikan keadilan bagi ahli waris maupun kreditur. Melalui kajian terhadap putusan–putusan pengadilan, terlihat bahwa pengadilan menempatkan kreditur sebagai pemegang hak yang didahulukan (droit de preference), sehingga pembagian waris hanya dapat dilakukan setelah kewajiban kredit diselesaikan atau objek Hak Tanggungan dieksekusi sesuai prosedur Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam konteks kewenangan pejabat umum, Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum melalui verifikasi status jaminan, pemberian advis hukum kepada para ahli waris, serta menolak pembuatan akta pemindahan hak jika objek masih terikat Hak Tanggungan tanpa persetujuan kreditur. Di sisi lain, penerapan teori keadilan menuntut agar proses pembagian waris memperhatikan proporsionalitas beban utang pewaris, transparansi informasi, dan pembagian yang tidak merugikan ahli waris tertentu. Dengan demikian, penyelesaian harta waris yang masih menjadi objek Hak Tanggungan harus dilandasi keseimbangan antara perlindungan hak kreditur sebagai pemegang jaminan dan pemenuhan hak ahli waris sebagai pemilik baru harta peninggalan, sehingga tercipta penyelesaian yang adil, pasti, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci : Harta Waris, Hak Tanggungan, Pembagian Harta Waris

Actions (login required)

View Item