Ariani, Kurnia Dwi and Silviana, Ana (2026) PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT DALAM SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH (Studi Putusan Perkara Nomor 28/G/2021/PTUN. SMG). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. HALAMAN DEPAN ATAU COVER SAMPAI DENGAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (111kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI DENGAN KATA PENGANTAR.pdf Download (17kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK BAHSA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS.pdf Download (19kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (100kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (146kB)

Abstract

ABSTRAK

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan tanah mempunyai kedudukan yang sedemikian pentingnya bagi manusia, sehingga menimbulkan keinginan untuk menguasai dan memilikinya. Rasa ingin memiliki inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa pertanahan. Salah satu permasalahannya adalah timbulnya tumpang tindih
sertipikat tanah (Sertipikat ganda). Sertipikat ganda adalah Sertipikat yang satu bidang tanah yang sama. Jadi, satu bidang tanah dengan 2 (dua) Sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tumpang tindih sertipikat tanah wakaf dan sertipikah hasil PTSL.2) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat tanah wakaf dan sertipikah hasil PTSL. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum pemilik sertipikat tanah yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian doktrinel. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data
yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.Faktor penyebab tumpang tindih sertipikat tanah ialah adanya pemohon yang tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan pendaftaran Sertipikat hak atas tanah dan pemerintah setempat yang disebabkan oleh faktor teknis dalam artian sistem pemetaan yang masih kurang
dikarenakan masih kurang Kelurahan/Desa yang memiliki peta, kemudian dari pihak Badan Pertanahan Nasional adanya pelanggaran terhadap tugas dan wewenang terkait kecermatan dan ketelitian proses administrasi. 2. Penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat tanah ialah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah awal yang ditempuh pihak BPN Cilacap adalah musyawarah/mediasi. Selain mengupayakan solusi penyelesaian, BPN juga meminimalkan sengketa pertanahan. 3.Implikasi putusan PTUN terhadap kepastian hukum dan perlindungan
hukum pemilik sertipikat tanah yang sah ialah mengakibatkan salah satu sertipikat menjadi tidak sah. Selain itu sertipikat tanah tumpang tindih juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sertipikat tanah. Adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik telah dibatalkan berdasarkan PTUN No.28/G/2021/PTUN. SMG, maka BPN Cilacap bertanggungjawab melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00898 /Desa Karangpakis, meskipun adaupaya non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sengketa; Tumpang Tindih; Sertipikat Tanah

Actions (login required)

View Item