Ulayya, Kautsar Dewi and Trihastuti, Nanik (2026) SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK YANG DIDAFTARKAN OLEH PIHAK LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.Cover - Pengesahan.pdf Download (683kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.Pernyataan.pdf Download (623kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.Kata Pengantar.pdf Download (192kB)
	Text (ABSTRAK) 4.Abstrak.pdf Download (209kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.Daftar Isi.pdf Download (222kB)
	Text (BAB I) 6.Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text (BAB II) 7.Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text (BAB III) 8.Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text (BAB IV) 9.Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Download (182kB)

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikad baik serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. Pada praktiknya masih ditemukan pendaftaran merek oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik merek yang sebenarnya sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan merek dan kerugian terhadap hak ekonomi pemilik merek. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek oleh pihak lain yang dilakukan dengan itikad buruk (bad faith). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa merek yang timbul akibat pendaftaran merek tanpa mencantumkan nama pencipta produk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang dirugikan akibat pendaftaran merek dengan itikad buruk diberikan melalui mekanisme penolakan permohonan dan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkara Kutus-Kutus dan Lowa Simply More, hakim menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada adanya unsur itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek. Adanya unsur itikad tidak baik menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sebenarnya serta mencegah praktik pemboncengan reputasi merek oleh pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip itikad baik memiliki peran penting dalam sistem perlindungan merek di Indonesia serta menjadi dasar dalam menjamin hak eksklusif dan hak ekonomi pemilik merek yang sah.

Kata Kunci : Sengketa Kepemilikan Hak Atas Merek; Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain; Itikad Tidak Baik.

Actions (login required)

View Item