Maknun, Isan Subbal and Badriyah, Siti Malikhatun (2026) PENGUATAN PERAN NOTARIS TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover-Halaman Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Surat Pernyataan-Kata pengantar.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (194kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (183kB)
	Text (BAB I) 5. Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text (BAB II) 6. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text (BAB III) 7. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (202kB)

Abstract

ABSTRAK
Perkembangan praktik pembiayaan di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. Permasalahan muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga menimbulkan kebutuhan akan penguatan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji penguatan peran notaris dalam menjaga kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila terdapat keberatan dari debitur mengenai wanprestasi. Penguatan peran notaris diperlukan melalui penyusunan akta autentik yang jelas, sah, dan sesuai ketentuan hukum guna meminimalkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran notaris memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, dan efektivitas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: Peran Notaris, Kekuatan Eksekutorial, Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item