Najati, Fia Agustina and Silviana, Ana (2026) SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ADANYA KETERANGAN PALSU DALAM AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smn). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Halaman cover - Halaman pengesahan.pdf Download (470kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. Halaman persetujuan - Kata pengantar.pdf Download (562kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (221kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar isi.pdf Download (151kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (881kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar pustaka.pdf Download (243kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran krusial dalam pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah. Namun, apabila terbukti turut serta menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik seperti halnya pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smn., PPAT dapat diancam dengan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana PPAT dalam kasus tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawabannya apabila terbukti melawan hukum, serta bagaimana langkat-langkah mitigasi agar PPAT tidak terjerat sanksi pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana terhadap PPAT adanya keterangan palsu dalam akta jual beli hak atas tanah. Selain itu juga menganalisa pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyuruh melakukan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan upaya mitigasi agar PPAT tidak terjerat sanksi pidana.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana PPAT hanya dapat dibenarkan dan dikenakan sanksi pidana apabila terbukti adanya kesengajaan dan kerja sama batiniah dengan pihak penghadap dalam memasukkan keterangan palsu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya PPAT dapat dikenakan sanksi pidana akibat adanya keteragan palsu dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Meski demikian, pentingnya ketelitian oleh PPAT dan penerapan asas ultimum remedium untuk mencegah kriminalisasi jabatan PPAT diperlukan tanpa mengesampingkan akuntabilitas melalui pertanggungjawaban perdata dan administratif. Mitigasi yang dapat dilakukan oleh PPAT sebelum pembuatan akta jual beli yaitu dapat melakukan verifikasi objek, subyek, dan transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Penelitian ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan proses jual beli tanah agar tidak menjadi ancaman pidana bagi PPAT. Kemudian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam penegakan hukum yang proporsional dan memberikan langkah agar PPAT tidak terjerat sanksi pidana.

Kata kunci: sanksi pidana; PPAT; keterangan palsu; akta jual beli; hak atas tanah.

Actions (login required)

View Item