Hartanto, Amanda Wira and Silviana, Ana (2026) AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DITANDATANGANI PARA PIHAK SEBELUM PENCANTUMAN TANGGAL DALAM AKTA (Tinjauan dari Perspektif Kepastian Hukum). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1.cover pengesahan.pdf Download (747kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN) 2.pernyataan.pdf Download (143kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3.kata pengantar.pdf Download (163kB)
	Text (ABSTRAK) 4.abstrak.pdf Download (222kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5.daftar isi.pdf Download (169kB)
	Text (BAB I) 6.bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text (BAB II) 7.bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text (BAB III) 8.bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text (BAB IV) 9.bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.daftar pustaka.pdf Download (192kB)
	Text (LAMPIRAN) 11.lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)

Abstract

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada proses pembebanan hak tanggungan maka pembebanannya wajib dilakukan dengan pembuatan APHT. Ketika hak tanggungan belum dapat langsung dibebankan melalui APHT maka diperlukannya SKMHT yang masa berlakunya singkat sehingga dalam praktiknya Notaris akan melakukan pengosongan pada tanggal akta guna memperpanjang masa berlaku akta. Namun, hal tersebut melanggar aturan yang ditetapkan dan dapat berakibat pada keabsahan dan kedudukan akta sebagai akta otentik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk meninjau faktor penyebab penandatanganan SKMHT tanpa dicantumkannya tanggal dan menganalisis akibat hukum terhadap keabsahan SKMHT tersebut serta tanggung jawab Notaris dalam pelanggaran terhadap jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengurus Wilayah INI Jawa Tengah dan Akademisi Kenotariatan. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang dianalisis dengan teori hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat faktor-faktor penyebab dibuatnya SKMHT tanpa pencantuman tanggal, yaitu karena faktor efisiensi waktu, faktor ketidaklengkapan dokumen, faktor ketidaksiapan objek hak tanggungan, dan faktor kebiasaan. Ketika SKMHT tidak dibuat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dapat batal demi hukum sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuatan APHT. Selain itu, Notaris yang membuat akta tersebut juga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, atau pidana. Kesimpulan penelitian ini, bahwa praktik penandatanganan SKMHT yang belum dicantumkan tanggalnya masih banyak berlaku di kalangan Notaris sehingga diperlukannya pengaturan yang tegas melalui penguatan norma dalam UUHT, khususnya pada pengaturan mengenai SKMHT. Sebab, pengaturan terkini belum mengakomodir praktik-praktik penyelewengan yang terjadi pada praktiknya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukannya kepatuhan Notaris terhadap ketentuan pembuatan SKMHT, penguatan pengaturan oleh pembentuk undang-undang, serta kehati-hatian para pihak dalam memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Pencantuman tanggal akta; penandatanganan akta; SKMHT.

Actions (login required)

View Item