Zahara, Fadilla and Sa’adah, Nabitatus (2026) SISTEM PENGELOLAAN DANA KLIEN DALAM MANAJEMEN KEUANGAN KANTOR PPAT UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (Halaman Pengesahan) HALAMAN DEPAN.pdf - Cover Image Download (319kB)
	Text SURAT PERNYATAAN KATA PENGANTAR.pdf Download (265kB)
	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text (Daftar Isi) DAFTAR ISI.pdf Download (172kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (532kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (246kB)

Abstract

ABSTRAK
Peralihan hak atas tanah dan bangunan menimbulkan kewajiban perpajakan berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPH) yang secara normatif harus dipenuhi oleh para pihak yang bertransaksi yang kemudian menjadi wajib pajak berdasarkan Self Assesment System. Namun dalam Praktiknya , banyak wajib pajak pada dasarnya menitipkan sejumlah dana yang kemudian diurus dan dikuasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus mengatur pengelolaan dana titipan pajak oleh PPAT, Sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, keterlambatan pembayaran, maupun sengketa pertanggungjabwaban. Penelitian ini menitiberatkan bagaimana dalam praktiknya pengelolaan dana
titipan pajak dilakukan oleh Kantor PPAT untuk kemudian menerapkan bagaimana mengelola dana titipan pajak klien yang seharusnya diterapkan oleh PPAT agar ada usaha preventif dan tidak terjerat kasus penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan meneliti bagaimana secara praktik PPAT mengelola dana titpan pajak klien. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat ketentuan secara khusus mengenai mekanisme penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pemisahan rekening, maupun pertanggungjawaban dana titipan pajak oleh PPAT. Dalam praktiknya PPAT berupaya meminimalkan resiko dengan memisahkan rekening dana titipan pajak dengan dana lainnya dan sebagaian lainnya masih digabungkan. Sebagian telah berupaya untuk meminimalkan resiko dengan segera menyetorkan dana ke bank atau ke kantor pajak, belum adanya standar pengelolaan yang seragam berpotensi menimbulkan penyalagunaan dan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai tata kelola dana titipan pajak oleh PPAT guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana titipan pajak dalam proses peralihan hak atas tanah.
Kata Kunci: PPAT, Dana Titipan Pajak, BPHTB dan PPh, Pengelolaan dana, Peraliahn Hak atas Tanah

Actions (login required)

View Item