BUWONO, HELGA PANITIS PURBO and Turisno, Bambang Eko and Yunanto, Yunanto (2026) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI WANPRESTASI PADA PT BPR BKK JEPARA. _154 Perdata 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_DAFPUS.pdf Download (282kB)
	Text HELGA PANITIS PURBO BUWONO_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kredit dalam kegiatan perbankan tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan karena terdapat kemungkinan debitur mengalami wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sehingga diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi di PT. BPR BKK Jepara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan perlindungan hukum debitur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR BKK Jepara telah menerapkan prinsip kehati hatian melalui analisis kelayakan kredit, penandatanganan perjanjian, serta pengawasan selama masa kredit. Apabila debitur mengalami wanprestasi, bank terlebih dahulu menempuh upaya persuasif berupa penagihan, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebelum melakukan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir. Perlindungan hukum terhadap debitur diberikan secara preventif melalui transparansi informasi dan penerapan prinsip kehati-hatian, serta secara represif melalui mekanisme restrukturisasi dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR BKK Jepara pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Debitur, PT. BPR BKK Jepara.

Actions (login required)

View Item