TANGEL, JUAN YOSUA RIMAN and Irawati, Irawati and Islamiyati, Islamiyati (2026) KEPASTIAN HUKUM PRINSIP LIMITED RECOURSE FINANCING DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) DI INDONESIA. _240 Dagang 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text JUAN YOSUA RIMAN TANGEL_DAFPUS.pdf Download (204kB)

Abstract

Penerapan prinsip Limited Recourse Financing (LRF) dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) secara dogmatik membatasi hak tagih kreditur yang berbenturan langsung dengan asas jaminan umum (full recourse) pada Pasal 1131 KUH Perdata. Selain itu, jaminan perlindungan kreditur terhalang oleh imunitas sita eksekusi atas aset fisik milik negara berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. Melalui metode pendekatan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan menyusun kajian terhadap norma hukum positif dengan penjabaran sesuai kaidah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepastian hukum klausul LRF bersandar pada doktrin separate legal entity dalam UU Perseroan Terbatas dan keabsahannya dijamin oleh asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai wujud pactum de non petendo. Upaya mengatasi larangan eksekusi fisik aset negara, perlindungan hukum bagi kreditur dikonstruksikan melalui pembebanan Jaminan Fidusia atas arus kas masa depan (future receivables) sesuai dengan UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya, mitigasi risiko gagal bayar dieksekusi melalui instrumen Hak Intervensi (Step-In Rights) berdasarkan Perpres KPBU. Eksekusi ini difasilitasi lewat mekanisme pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata) untuk intervensi manajerial sementara, atau novasi subjektif pasif (Pasal 1381 jo. Pasal 1390 KUH Perdata) untuk substitusi entitas pelaksana secara permanen. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Limited Recourse Financing dalam KPBU sah secara hukum melalui separate legal entity dan asas kebebasan berkontrak untuk mengatasi benturan Pasal 1131 KUH Perdata. Guna mengimbangi imunitas aset fisik negara, perlindungan kreditur dikonstruksikan melalui Jaminan Fidusia future receivables serta Step-In Rights via kuasa dan novasi subjektif.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Limited Recourse Financing, KPBU, Jaminan Fidusia, Hak Intervensi

Actions (login required)

View Item