KUSUMA, TEGAR DJATI and Suradi, Suradi and Widanarti, Herni (2017) IMPLEMENTASI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENONAKTIFAN BPSK SURAKARTA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI SURAKARTA. _127 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - abstrak.pdf Download (79kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text 127 TEGAR DJATI KUSUMA - dapus.pdf Download (80kB)

Abstract

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penipuan-penipuan sering ditemukan dalam beberapa produk barang maupun jasa. Untuk melindungi atau memberdayakan
konsumen diperlukan campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi terdapat permasalahan dari salah satu BPSK yaitu BPSK Surakarta yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Kota Surakarta sehingga terdapat kendala terhadap penyelesaian sengketa konsumen di wilayah Surakarta.
Oleh karena itu penulis membahas bagaimana kompetensi BPSK Surakarta dalam menangani kasus sengketa baik diluar dan di wilayahnya, bagaimana akibat hukum BPSK apabila dinonaktifkan dan bagaimana upaya dan prosedur yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta setelah BPSK Surakarta dinonaktifkan.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta dengan memilih instansi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian. Dengan berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara penelusuran arsip atau dokumen serta dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas.
Pembahasan mengenai kompetensi BPSK dalam menangani kasus
sengketa konsumen menurut wilayah yurisdiksi BPSK antara lain terdapat dalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kemudian mengenai akibat hukum penonaktifan BPSK Surakarta, Kota Surakarta saat ini masih lemah
terkait dalam Perlindungan Konsumen. Selanjutnya terkait upaya dan prosedur yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelesaian sengketa konsumen hanya menerima pengaduan melalui dinas terkait yaitu dinas perindustrian maupun dinas perdagangan dan hanya dapat dilakukan mediasi mengingat dinas perindustrian dan dinas perdagangan bukan lembaga yudikatif
yang tidak berhak memutus suatu perkara. Selanjutnya konsumen dalam cakupan wilayah Surakarta dianjurkan untuk ke BPSK terdekat yang masih aktif di Karisidenan Surakarta yaitu BPSK Kabupaten Sragen atau mengusulkan untuk menempuh penyelesaian sengketa konsumen melalu jalur Pengadilan.
Kata Kunci : Sengketa Konsumen, BPSK, UU Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item