DEWI, MARGIYANTI KUNCORO and Suradi, Suradi and Solechan, Solechan (2017) KAJIAN YURIDIS TENTANG KONTRAK KERJA ANTARA CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DENGAN PJTKI PT. NAHELINDO PRATAMA. _110 PDT 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - abstrak.pdf Download (8kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (6kB)
	Text 110 MARGIYANTI KUNCORO DEWI - dapus.pdf Download (7kB)

Abstract

Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah
penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri melalui antar kerja antar negara. Untuk melindungi hak hak dan kewajiban para pihak baik dari tenaga kerja maupun penyalur jasanya diperlukan perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak. Pada mekanisme pelaksanaan kontrak kerja antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PJTKI), mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan
perjanjian kerja antara tenaga kerja indonesia dengan PT. Nahelindo Pratama dan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban para pihak yang menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data
sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang
berkaitan dengan kenyataan yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kerja di PJTKIS PT. Nahelindo Pratama hanya disepakati antara PJTKIS dengan calon TKI tidak mengikutsertakan pihak pemilik pekerjaan (majikan), akan tetapi majikan telah memberi kuasa pada agen dari PT. Nahelindo Pratama untuk mencarikan TKI sesuai kriteria, serta bentuk perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh pihak
PJTKIS, para TKI tidak diberi hak untuk memegang perjanjian kerja yang telah dibuat tersebut. Perjanjian kerja memberikan jaminan perlindungan terhadap TKI di luar negeri di dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada umumnya berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, dengan hal ini menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama Tenaga
Kerja Indonesia (TKI). Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya sudah dapat digolongkan dalam tindak pidana dan harus dikenai sanksi. Untuk memberikan perlindungan ini maka calon TKI harus melakukan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) adapun materi PAP berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Permen No. Per.04/MEN/II/2005 yaitu meliputi : a) Pembinaan mental kerohanian; b) Pembinaan fisik, disiplin dan kepribadian; c) Sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan; d) Peraturan perundangan di negara tujuan; e) Tata cara keberangkatan dan kepulangan; f) Informasi yang berkaitan dengan keberadaan perwakilan KBRI; g) Program pengiriman uang (remittance) dan
tabungan; h) Kelengkapan dokumen TKI; i) Isi perjanjian penempatan; dan j) Hak dan kewajiban TKI/PPTKIS.
Kata Kunci : Perjanjian kontrak kerja, calon tenaga kerja Indonesia

Actions (login required)

View Item