NUGROHO, Putut Cahyo and Maryono, Maryono (2021) KAJIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI KAMPUNG BAHARI TAMBAK LOROK. Masters thesis, School of Postgraduate Studies.

	Text COVER.pdf Download (566kB)
	Text BAB I.pdf Download (532kB)
	Text BAB II.pdf Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Download (168kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (282kB)

Abstract

Rencana penataan lingkungan Kawasan Tambak Lorok secara makro atau menyeluruh berisi kawasan‐kawasan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai kriteria permasalahan dan potensi penataan dari kawasan‐kawasan yang terdapat di Kawasan Tambak Lorok. Kehadiran Penataan Kawasan Kampung nelayan di Tambak Lorok pada awalnya sudah masuk dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan program pemerintah pusat dimana Pemerintah Kota masuk dalam salah satu kota yang terpilih dalam program tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk analisis kebijakan Pemeirntah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari Tambak Lorok.
Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya mencangkup penelitian survey. Pelitian ini dilakukan pada kawasan Tambak Lorok Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Metode pengumpulan data di sini maksudnya adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar dalam pengumpulan atau penggalian data dapat dipertanggungjawabkan dan betul-betul akurat, benar, dan tidak menyeleweng baik sebelum penelitian maupun selama penelitian.
Hasil analisis menunjukkan Program yang dikembangkan pada Kawasan Tambak Lorok sebagai sangat rentan dengan rob dan penurunan tanah. Perencanaannya tertuang pada dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan Kawasan Tambaklorok Tahun 2015. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa perlu untuk melakukan peninjauan secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi alamiah kawasan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala, karena akses lingkungan yang sempit menyebabkan bahan-bahan material hanya bisa diturunkan di jalan besar, hal ini selain menghambat progress pekerjaan, juga menyebabkan biaya tambahan untuk langsir material ke lokasi yang akan dibangun dibebankan kepada wilayah tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Kampung Bahari, Program Kota Tanpa Kumuh

The environmental planning plan for Tambak Lorok Area in a macro or comprehensive manner contains identified areas based on various criteria for problems and potential arrangement of areas in the Tambak Lorok area. Initially, the presence of the Fishing Village Area Arrangement in Tambak Lorok was included in the KOTAKU (City Without Slum) Program, which is a central government program where the City Government is included in one of the cities selected in the program. This research is focused on the analysis of Semarang City Government policies in the implementation of Kampung Bahari Tambak Lorok.
In conducting this research based on the formulation of the problem, this type of research is descriptive qualitative-quantitative or applied research which includes survey research. This research was carried out in the Tambak Lorok area, Tanjungmas Village, North Semarang District, Semarang City. The data collection method here means a way to obtain the data needed in the field. This is done so that data collection or extracting can be accounted for and truly accurate, correct, and does not deviate either before the research or during the research.
The analysis shows that the program developed in the Tambak Lorok area is very vulnerable to tidal flooding and land subsidence. The planning is contained in the 2015 Tambaklorok Area building and environmental planning document. The document states that it is necessary to conduct periodic reviews adjusted to the natural conditions of the area. In its implementation, there are obstacles, because the narrow environmental access causes materials to be unloaded only on major roads, this is not only hampering the progress of work, but also causing additional costs for shifting materials to the location to be built to be borne by the area.
Keywords : Implementation, Public Policy, Kampung Bahari, City Without Slum Program

Actions (login required)

View Item