Search for collections on Undip Repository

PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMRAH DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BIRO UMRAH KEPADA JAMAAH UMRAH. _080 PDT 2018

CHELSEA, EUNIKE and Suradi, Suradi and Sarono, Agus (2018) PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMRAH DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BIRO UMRAH KEPADA JAMAAH UMRAH. _080 PDT 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_COVER.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (252kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_ABSTRAK.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_ABSTRAK.pdf

Download (56kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_BAB I.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_BAB II.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (231kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_BAB III.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (104kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_BAB IV.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_BAB V.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7kB)
[thumbnail of EUNIKE CHELSEA_DAFPUS.pdf] Text
EUNIKE CHELSEA_DAFPUS.pdf

Download (118kB)

Abstract

Biro umrah merupakan salah satu sarana penyelenggara ibadah umrah. Masyarakat pada umumnya memilih biro umrah untuk mempermudah perjalanan mereka karena biro umrah menawarkan beragam paket yang dapat dipilih, sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Berbagai ketentuan mengenai Biro telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.Biro umrah bertanggungjawab atas keberlangsungan penyelenggaraan ibadah umrah jamaah.
Biro umrah memiliki kewajiban kepada jamaah umrah terkait penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah. Dalam kenyataannya, banyak ditemukan biro umrah yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah pertanggungjawaban biro umrah dalam melaksanakan kewajibannya kepada jamaah umrah serta metode pemberian ganti rugi kepada jamaah umrah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Dalam menyusun penulisan hukum ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban biro umrah diberikan kepada jamaah secara langsung. Biro juga memberikan ganti rugi berupa peningkatan pelayanan jika ada kewajiban biro yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya, biro akan memberikan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan jamaah umrah. Jika biro tidak melaksanakan kewajibannya pada saat ibadah Umrah berlangsung, maka jamaah dapat meminta pertanggungjawaban kepada biro umrah sehingga ibadah Umrah dapat dilakukan dengan baik.
Dapat disimpulkan bahwa biro umrah harus memberikan pelayanan terbaik mereka kepada jamaah umrah. Biro akan bertanggungjawab sesuai dengan kerugian yang dialami jamaah dalam hal terdapat kewajiban biro umrah yang tidak terpenuhi.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggungjawab, Biro Umrah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Konsumen, Tanggungjawab, Biro Umrah
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 09 Sep 2026 06:14
Last Modified: 09 Sep 2026 06:43
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/60754

Actions (login required)

View Item View Item