ARIYANTI, RIANA and Prananingtyas, Paramita and Lestari, Sartika Nanda (2017) TINJAUAN YURIDIS RESALE PRICE MAINTENANCE DALAM PERDAGANGAN BARANG MENURUT PERATURAN PERSAINGAN USAHA INDONESIA. _086 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 086 RIANA ARIYANTI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (864kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - abstrak.pdf Download (131kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - dapus.pdf Download (137kB)
	Text 086 RIANA ARIYANTI - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)

Abstract

Resale Price Maintenance (RPM) menurut Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha lain dilarang menjual barang di bawah harga yang telah diperjanjikan. Praktek di lapangan menunjukan bahwa penerapan RPM telah banyak dilakukan oleh sejumlah Perusahaan di Indonesia dalam praktek perdagangan barang mereka yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan umumnya untuk menghindari adanya persaingan barang dengan merek yang sama (Intrabrand competition), dimana sistem penentuan harga yang ditentukan oleh Perusahaan di hulu yang harus diikuti oleh konsumen yang bertindak sebagai eksekutor dalam proses distribusi. Kondisi ini menunjukan bahwa RPM dianggap membatasi hak pelaku usaha di bawahnya atas barang tersebut. Pengaturan RPM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan secara khusus diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2011.
Tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui penerapan RPM
dalam praktek perdagangan barang dan pengaturan RPM dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang menggunakan jenis data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan RPM telah dilakukan oleh Perusahaan dengan sistem Multi Level Marketing (MLM), khususnya MLM PT. JAFRA Cosmetics Indonesia. Penerapan RPM oleh PT. JAFRA Cosmetics Indonesia dituangkan melalui perjanjian tertulis dengan konsultan (member) JAFRA, dimana segala bentuk penetapan baik harga, komisi dan bonus sudah ditentukan dari pusat. Salah satu klausul yang termuat dalam
perjanjian JAFRA mengatakan bahwa “ konsultan dilarang menjual di bawah harga”, dimana klausul ini menimbulkan penafsiran kearah adanya minimum RPM, akan tetapi untuk pembuktian adanya minimum RPM itu sendiri harus dikaji terkait dampaknya dalam dunia bisnis, karena RPM diterapkan sebagai rule of reason. Pengaturan RPM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan secara khusus diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2011 yang dibentuk KPPU dalam rangka menjelaskan secara lebih rinci terkait cakupan, pengertian dan batasan. Sanksi bagi para pihak yang melanggar yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 47-49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kata Kunci : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Resale Price Maintenance

Actions (login required)

View Item