MIRAWATI, WINA FARIDA and Diamantina, Amalia and Indarja, Indarja (2022) Penguatan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara Utama yang Independen. _011 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Wina Farida Mirawati - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Wina Farida Mirawati - abstrak.pdf Download (118kB)
	Text Wina Farida Mirawati - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Wina Farida Mirawati - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Wina Farida Mirawati - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB)
	Text Wina Farida Mirawati - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Wina Farida Mirawati - dapus.pdf Download (187kB)

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BPK memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 10, akan tetapi beberapa kewenangan dalam pasal tersebut masih harus ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar BPK dapat menjadi Lembaga negara utama yang independen.
Penulisan hukum ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui alasan
kewenangan BPK berdasarkan Undangan – Undang Nomor 15 Tahun 2006 perlu diperkuat dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan BPK dalam memperkuat kewenangannya agar menjadi Lembaga negara yang independen.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang – undang. Dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan sumber data yang berupa bahan hukum penelitian primer dan bahan hukum penelitian sekunder. Penelitian ini juga menggunakan studi Pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlu adanya penguatan
kewenangan BPK dalam hal Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara serta kewenangan dalam hal pengenaan ganti kerugian negara. Hal ini dikarenakan Penetapan dan Penghitungan Kerugian Negara dapat dilakukan oleh pihak selain BPK yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPK melakukan beberapa upaya di antaranya memperkuat peraturan yang ada dengan cara menambahkan pasal yang mengatur tentang pemberian wewenang oleh BPK kepada pihak
lain yang akan melakukan Penghitungan Kerugian Negara, pihak yang akan melakukan Penghitungan Kerugian Negara harus berkoordinasi kepada BPK terlebih dahulu supaya hasil penghitungan tidak bias, serta menyusun rencana strategis BPK.
Kata kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Kewenangan, Lembaga negara utama, independen

Actions (login required)

View Item