AKBAR, MUHAMMAD HAZEL NAILAH and Rahayu, Rahayu and Farida, Elfia (2026) IMPLIKASI HUKUM ERGA OMNES DAN EMERGING NORM PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R to P) PADA PENANGANAN GENOSIDA. _036 HI 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text MUHAMMAD HAZEL NAILAH AKBAR_DAFPUS.pdf Download (286kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum erga omnes dan status emerging norm dari prinsip Responsibility to Protect (R to P) dalam penanganan genosida. Menggunakan metode penelitian doktrinal, kajian ini mengevaluasi bahan hukum primer yang mencakup Konvensi Genosida 1948, Piagam PBB, yurisprudensi ICJ (Bosnia v. Serbia dan The Gambia v. Myanmar), ARSIWA 2001, serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat erga omnes yang bersumber dari norma jus cogens memberikan dasar hukum bagi setiap negara untuk menuntut kepatuhan atas pencegahan dan penghukuman genosida. Namun, yurisprudensi ICJ membatasi implementasi erga omnes hanya pada tindakan damai, sehingga intervensi koersif di bawah Pilar III R to P tetap bergantung penuh pada otorisasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Inkonsistensi penerapan di lapangan, seperti pada kasus Libya, Republik Demokratik Kongo, dan Palestina, membuktikan belum terciptanya state practice dan opinio juris yang solid untuk mengategorikan R to P sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat. Sehingga, R to P masih berstatus sebagai emerging norm yang rentan tersubordinasi oleh kepentingan geopolitik adidaya. Oleh karena itu, penguatan instrumen pencegahan damai dan pengambilan keputusan kolektif berdasarkan murni Piagam PBB menjadi langkah prioritas yang mendesak.
Kata Kunci: erga omnes, emerging norm, prinsip responsibility to protect, genosida

Actions (login required)

View Item