Fathurrahman, Muhammad Fauzan and Njatrijani, Rinitami and Sarono, Agus (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DALAM BAGASI PESAWAT (STUDI KASUS NOMOR : 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017). _220 DG 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Muhammad Fauzan Fathurrahman_DAFPUS.pdf Download (127kB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan atas kehilangan barang dalam bagasi pesawat, serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 terkait tanggung jawab maskapai penerbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam Putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab atas hilangnya bagasi tercatat yang berada dalam penguasaannya. Namun demikian, besaran ganti rugi tetap dibatasi oleh ketentuan mengenai limitasi tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pemberian ganti rugi agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bagasi Tercatat, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Maskapai, Pengangkutan Udara

Actions (login required)

View Item