CENDIKIA, M. SIDIQ and Saptono, Hendro and Lestari, Sartika Nanda (2017) PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAU NASABAH TERHADAP KETIDAKAKURATAN DATA INFORMASI PERKREDITAN YANG DIHASILKAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN. _008 DG 2017. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - abstrak.pdf Download (81kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - dapus.pdf Download (88kB)
	Text 008 M. SIDIQ CENDIKIA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)

Abstract

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan Informasi Perkreditan. Data-data tersebut diperoleh dari lembaga keuangan dan/atau non lembaga keuangan. Informasi Perkreditan memuat informasi mengenai debitur atau nasabah yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila data kredit dan data lainnya yang dihimpun mengandung kesalahan, maka Informasi Perkreditan tersebut menjadi tidak akurat.
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan debitur atau nasabah terkait ketidakakuratan data Informasi Perkreditan yang dihasilkan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dan mengetahui bagaimana tanggung jawab Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan apabila terjadi ketidakakuratan data Informasi Perkreditan
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang menghasilkan Informasi Perkreditan yang tidak akurat dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur atau nasabah, antara lain dapat mempengaruhi penilaian lembaga penyedia fasilitas kredit
terhadap calon debiturnya, sehingga menyebabkan tidak diberikannya fasilitas kredit terhadap debitur atau nasabah tersebut, dan tidak memenuhi hak-hak konsumen serta tidak mengindahkan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 mengamanatkan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai Lex Specialis dari BPSK diatur dalam UUPK. Kemudian Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan tersebut telah menyalahi kewajibannya untuk menjaga keakuratan data yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/PBI/1/2013. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data Informasi Perkreditan, Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian atas permasalahan serta melakukan tindakan koreksi terhadap Informasi Perkreditan tersebut.
Saat ini, masih belum ada LAPS yang menaungi langsung Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, disamping itu tanggung jawab Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan secara khusus masih belum memuat kewajiban untuk melakukan ganti kerugian yang dialami oleh debitur atau nasabah. Sehingga perlu dibentuknya LAPS yang menaungi langsung Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dan dibentuknya pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan untuk melakukan ganti kerugian.
Kata Kunci : Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, Ketidakakuratan, Tanggung Jawab

Actions (login required)

View Item