PITASARI, RISKIKA DIAH and Marjo, Marjo and Putrijanti, Aju (2026) PERLINDUNGAN HAK TERGUGAT ATAS ADANYA SITA JAMINAN BERKAITAN DENGAN SENGKETA GANTI RUGI MATERIIL HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg). _066 Acara 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RISKIKA DIAH PITASARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (653kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_ABSTRAK.pdf Download (236kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (673kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_DAFPUS.pdf Download (254kB)
	Text RISKIKA DIAH PITASARI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam praktik penyelesaian perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi materiil atas hak tanah, permohonan sita jaminan sering diajukan sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Sita jaminan berfungsi mencegah tergugat mengalihkan, menyembunyikan, atau merusak objek yang menjadi jaminan pelaksanaan putusan, namun, penerapannya berpotensi membatasi hak-hak tergugat sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum perlindungan hak tergugat atas adanya sita jaminan dalam sengketa ganti rugi materiil hak atas tanah serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg terkait perlindungan hak tergugat atas adanya sita jaminan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas, norma, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data hasil wawancara dengan narasumber terkait sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak tergugat atas adanya sita jaminan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, antara lain Pasal 227 HIR, Pasal 197 HIR, Pasal 198 HIR, Pasal 199 HIR, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 132 ayat (1) HIR, Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 261 ayat (2) RBg, Pasal 211 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 tentang Sita Jaminan atas Tanah. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan melalui syarat adanya persangkaan yang beralasan, penetapan hakim, penerapan asas proporsionalitas, hak tergugat untuk didengar keterangannya, serta hak mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap sita jaminan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Smg menunjukkan penerapan prinsip keterkaitan antara objek sita dan pokok sengketa, serta pemberian kesempatan yang seimbang kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan. Majelis Hakim menolak gugatan untuk seluruhnya yang sekaligus meruntuhkan permohonan sita jaminan karena tidak terbuktinya gugatan pokok yang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap hak keperdataan tergugat. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan penggugat dan perlindungan hak keperdataan tergugat agar tidak terjadi pembatasan hak secara tidak sah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Perlindungan Hak Tergugat, Sita Jaminan, Sengketa Ganti Rugi Materiil, Hak Atas Tanah, Pengadilan Negeri Semarang

Actions (login required)

View Item