Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.- 019 ACARA 2021

DZAKWAN, HAFIDH IZZUDDIN and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.- 019 ACARA 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat dan martabat adalah hak yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa saja. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum serta menjamin dilindunginya HAM. Akan tetapi dari total 16 perkara kasus pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini hanya ada 3 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diproses sampai Pengadilan HAM di Indonesia, yaitu peristiwa Abepura pada tahun 2000, Kejadian Timor Timur pada tahun 1999, serta peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pada pelanggaran HAM yang berat tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat Indonesia dan memunculkan rasa tidak percaya serta desakan banyak pihak untuk adanya permbaruan sistem peradilan pidana dalam rangka melakukan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum pada pelanggaran HAM berat pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesiasekaligus untuk mengetahuibagaimana praktik penegakan hukum dalam Kasus pelanggaran HAM berat. penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis dan metode analisis data kualititatif melalui metode wawancara dengan jaksa koordinator pada jampidsus kejaksaan agung republik indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Maka diketahui, bahwa penegakan hukum kasus pelanggaran HAM yang berat secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 namun masih banyak kekurangan yang berimbas pada paktik penegakan hukum terutama pada proses penyidikan dan penuntutan serta proses pemberian restitusi rehabilitasi dan kompensasi.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 25 Apr 2022 02:21
Last Modified: 21 Dec 2022 08:21
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5903

Actions (login required)

View Item View Item