DZAKWAN, HAFIDH IZZUDDIN and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _019 ACARA 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_ABSTRAK.pdf Download (277kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text HAFIDH IZZUDDIN DZAKWAN_DAFPUS.pdf Download (143kB)

Abstract

Hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat dan martabat adalah hak yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa saja. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum serta menjamin dilindunginya HAM. Akan tetapi dari total 16 perkara kasus pelanggaran HAM yang berat hingga saat ini hanya ada 3 peristiwa pelanggaran HAM berat yang diproses sampai Pengadilan HAM di Indonesia, yaitu peristiwa Abepura pada tahun 2000, Kejadian Timor Timur pada tahun 1999, serta peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pada pelanggaran HAM yang berat tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat Indonesia dan memunculkan rasa tidak percaya serta desakan banyak pihak untuk adanya pembaharuan sistem peradilan pidana dalam rangka melakukan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum pada pelanggaran HAM berat pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sekaligus untuk mengetahui bagaimana praktik penegakan hukum dalam Kasus pelanggaran HAM berat. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis dan metode analisis data kualitatif melalui metode wawancara dengan jaksa koordinator pada jampidsus kejaksaan agung republik indonesia.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Maka diketahui, bahwa penegakan hukum kasus pelanggaran HAM yang berat secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 namun masih banyak kekurangan yang berimbas pada praktik penegakan hukum terutama pada proses penyidikan dan penuntutan serta proses pemberian restitusi rehabilitasi dan kompensasi.
Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Actions (login required)

View Item