ASIKIN, RIFKI SATRIAWAN and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2021) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst). _017 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text RIFKI SATRIAWAN ASIKIN_DAFPUS.pdf Download (13kB)

Abstract

Perkembangan pola kehidupan manusia dalam melangsungkan kegiatan usaha telah melahirkan suatu tatanan baru, yaitu apa yang kita kenal dengan korporasi. pada kenyataannya, keberadaan korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tidaklah selalu taat dengan hukum yang berlaku. Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin beragam seiring berkembang zaman, tidak lain adalah kejahatan tindak pidana korupsi.
Tujuan penelitian adalah untuk memahami kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan Undang-Undang, dimana spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data yang digunakan secara studi pustaka.
Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang belaku saat ini diatur dalam UU Tipikor dan Perma Nomor 13 Tahun 2016, dimana formulasinya sudah cukup baik dan dapat diterapkan secara optimal dalam praktik. Kemudian dalam perkara nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst., pertimbangan majelis hakim dalam putusan telah sesuai dengan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang belaku saat ini.
Tekait saran, penulis menyarankan agar formulasi UU Tipikor berkenaan dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi segera diperbarui formulasinya. Serta untuk majelis hakim dalam memutus perkara pidana dengan Terdakwa korporasi, agar lebih mempertimbangkan dari segi teoritis tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana korporasi, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item