HAWARI, LUTHFILLAH DINI and Priyono, FX. Joko and Hartono, Darminto (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA. _025 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Luthfillah Dini Hawari_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_ABSTRAK.pdf Download (22kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB)
	Text Luthfillah Dini Hawari_DAFPUS.pdf Download (106kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi praktik perdagangan karbon di Indonesia dalam mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penegakannya saat ini dan mengkaji penerapan atau implementasi pengurangan emisi gas emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen dan studi catatan hukum.Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena dari data yang terkumpul bersifat kualitatif.
Kondisi praktik perdagangan karbon di Indonesia dalam mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penegakannya saat ini adalah dengan melihat potensi penerimaan negara yang dapat diperoleh dari perdagangan karbon, serta dengan memperhatikan kondisi APBN yang saat ini relatif bergejolak. Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih kepada skema perdagangan karbon yang berpotensi untuk menopang APBN. Penguatan fungsi dan kelembagaan BPDLH selaku instansi pemerintah yang akan terlibat dalam perdagangan karbon perlu dilakukan seoptimal mungkin. Ketersediaan faktor demand dan supply terkait perdagangan karbon global merupakan momentum perubahan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. Implementasi pengurangan emisi gas emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) adalah dengan melalui implementasi di lima area fungsional pembangunan institusi dan proses yang menjamin peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, pengkajian ulang dan peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program strategis untuk manajemen lansekap, merubah paradigma lama dan melibatkan pemangku kepentingan utama secara bersamaan.Kebutuhan terhadap kondisi pengimplementasian REDD+, termasuk pengaturan secara hukum dan instusional- mengklarifikasikan tanggung jawab berbagai badan pemerintah tertentu.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, Praktik Perdagangan Karbon.

Actions (login required)

View Item