RACHMADIAN, RADIFAN and Setyawanta, Lazarus Tri and Susetyorini, Peni (2021) PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA (STUDI KASUS INSIDEN ANTARA KAPAL TNI AL KRI TJIPTADI-381 DENGAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN MILIK VIETNAM). _024 HI 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Radifan Rachmadian_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text Radifan Rachmadian_ABSTRAK.pdf Download (109kB)
	Text Radifan Rachmadian_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Radifan Rachmadian_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB)
	Text Radifan Rachmadian_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (27kB)
	Text Radifan Rachmadian_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text Radifan Rachmadian_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Radifan Rachmadian_DAFPUS.pdf Download (355kB)

Abstract

Bermula saat kapal KRI Tjiptadi-381 ingin menangkap kapal ikan Vietnam yang melakukan illegal fishingdi wilayah Laut Natuna Utara, lalu datang Kapal Pengawas Perikanan Vietnam dan sengaja menabrakkan kapalnya kepada kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut KRI Tjiptadi-381 ketika sedang menjalankan tugasnya. Isu yang muncul dalam kasus ini apakah Indonesia memiliki yurisdiksi atau kedaulatan di wilayah tersebut serta bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap insiden tersebut. Dalam mengerjakan penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, menganalisis putusan-putusan tentang peradilan Internasional dan prinsip-prinsip serta hukum kebiasaan internasional terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap kapal coast guard Vietnam yang menabrak kapal KRI Tjiptadi-381.
Hasil dari penelitian ini telah memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dan yurisdiksi karena insiden tersebut bertentangan dengan Hukum Internasional dengan melanggar ketentuan-ketentuan khususnya Hukum Internasional dengan diantaranya adalah International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGs), International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS). Penegakan Hukum Terhadap Kapal Coast Guard Vietnam Yang Menabrak Kapal AL Indonesia di Laut Natuna Utara dilaksanakan selain merujuk pada ketentuan hukum internasional, juga mengacu pada hukum kebiasaan internasional yang lahir dari praktik negara-negara dan putusan Mahkamah Internasional.
Penyelesaian terbaik secara hukum yang penulis sarankan adalah segera melakukan perundingan dengan menghasilkan perjanjian yang mengikat mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Indonesia sebaiknya juga memperkuat pertahanan militernya agar tidak adanya kapal-kapal asing yang dapat masuk dengan mudah kedalam wilayah perairan Indonesia.
Kata Kunci : Hukum Laut Internasional, UNCLOS, Laut Natuna Utara, Kapal pengawas Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif.

Actions (login required)

View Item