VELICIA, LORRAINE PUTRI and Adhi, Yuli Prasetyo and Prananda, Rahandy Rizki (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PT. BPR MITRA MULIA PERSADA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.163/Pdt.G/2024/PN Unr). _116 PDT 2026. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LORRAINE PUTRI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)
	Text LORRAINE PUTRI-abstrak.pdf Download (123kB)
	Text LORRAINE PUTRI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text LORRAINE PUTRI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text LORRAINE PUTRI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text LORRAINE PUTRI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text LORRAINE PUTRI-dapus.pdf Download (112kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur serta bentuk perlindungan hukum bagi perbankan sebagai kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas wanprestasi debitur, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Unr. Permasalahan yang dianalisis mencakup kesesuaian pelaksanaan perjanjian kredit
dengan norma hukum yang berlaku serta implementasi perlindungan hukum bagi perbankan dalam mekanisme eksekusi jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa debitur terbukti melakukan wanprestasi karena kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, dimana alasan penurunan omzet usaha tidak dapat dikualifikasikan sebagai force majeure karena merupakan risiko bisnis yang seharusnya telah dipertimbangkan sebelumnya. Perlindungan hukum bagi kreditur
dalam perkara ini bersifat preventif dan represif, secara preventif melalui klausul-klausul perjanjian kredit, dan secara represif melalui penggunaan titel eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan. Meskipun demikian, putusan hakim menegaskan bahwa eksekusi hak tanggungan tetap harus mengikuti prosedur formal (fiat
eksekusi) ke pengadilan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat materiil untuk pelunasan piutang, tetapi juga bersifat prosedural guna menjaga kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur sesuai prinsip due process of law.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Hak Tanggungan.

Actions (login required)

View Item